Etika Profesi

LAPORAN TUGAS

ETIKA PROFESI

 

Disusun Oleh Kelompok 1:

 

Nama / NPM :

  1. Arief Wibowo / 31412129         9. Neneng Suryani      / 35412283
  2. Ahmad Nabawi / 30412459    10.Panji Satrio. W       / 5412649
  3. Ayu Citra. P / 31412281            11.Pittauli Aritonang   / 35412674
  4. Eko Prastia / 32412436            12.Purwantika Teguh   / 38412274
  5. Fina Ferdianti     / 32412957   13.Rendi M. Gumelar  / 6412113
  6. Hary Fitri. U / 38412209         14.Shandy Sulaiman    / 36412817
  7. Musafak / 35412164                  15.Sul Hasan Bahri      / 37412190
  8. Muslim Nawawi / 35412166

Dosen : Erian Sutantio, S.T

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2015

ETIKA PROFESI ADVOKAT (PENGACARA)

            Pengacara adalah salah satu profesi yang mulia dan terhormat, apabila dilihat dari salah satu sisi profesi tersebut. Mulia dan terhormat karena membela hak-hak dari seorang manusia (terdakwa) yang berada dalam kasus dan membutuhkan pembelaan. Dalam kasus apapun tidak mungkin terdakwa untuk membela dirinya sendiri tanpa bantuan dari penegak hukum. Mulia dan terhormat apabila seorang pengacara tidaklah menghambakan uang sebagai balas budi dari profesinya tersebut. Mulia dan terhormat apabila tidak membedakan siapa yang dibela dan hanya membela terdakwa yang benar, apabila membela yang salah hanyalah untuk meringankan hukuman bukan membebaskan terdakwa tersebut dari hukuman atau memutar balikan kebenaran.

Secara teoritis Pengacara adalah seseorang yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan atau di dalam pengadilan bagi klien sebagai mata pencahariannya. Berdasarkan kesepakatan bersama dari Dewan Pimpinan Pusat IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) Dewan Pimpinan Pusat ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (A.A.I.) dan Dewan Pimpinan Pusat IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (I.P.H.I.), dengan ini disusunlah satu-satunya Kode Etik Profesi Advokat/Penasehat Hukum Indonesia.

Kode Etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat/Penasehat Hukum sebagai pekerjaannya (sebagai mata pencahariannya) maupun oleh mereka yang bukan Advokat/Penasehat Hukum akan tetapi menjalankan fungsi sebagai Advokat/Penasehat Hukum atas dasar kuasa insidentil atau yang dengan diberikan izin secara insidentil dari pengadilan setempat. Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dari masing-masing organisasi profesi tersebut, yakni oleh IKADIN, A.A.I., dan I.P.H.I.

Uraian penting mengenai Kode Etik Advokat meliputi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Adovokat yang dipilah menjadi beberapa bagian antara lain:

  1. Etika Kepribadian Advokat.

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2 Kode Etik Advokat). Etika Kepribadian Advokat juga ditegaskan dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa:

  1. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.
  2. Tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran.
  3. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjujung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
  4. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana.
  5. Wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
  6. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat.
  7. Wajib senantiasa menjungjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).
  8. Dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat.
  9. Advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
  10. Etika Hubungan Dengan

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
  2. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
  3. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang.
  4. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
  5. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
  6. Dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
  7. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
  8. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dank klien itu.
  9. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugia terhadap kliennya.
  10. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
  11. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.
  1. Hubungan Dengan Teman Sejawat.

Etika dengan teman sejawat juga diatur dalam kode etik advokat. Hubungan dengan teman sejawat ditegaskan dalam Pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan:

  1. Saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
  2. Dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
  3. Keberatan-keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
  4. Tidak diperkenankan untuk merebut seorang klien dari teman sejawat
  5. Apabila Klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannnya apabila masih ada terhadap advokat semula.
  6. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap Klien tersebut.
  7. Sedangkan khusus bagi Advokat asing yang bekerja di Indonesia atau Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yag berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik yang ada.
  8. Etika Cara Bertindak Menangani Perkara

Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Adapun etika cara bertindak menangai perkara sesuai dengan Pasal 7 Kode Etik adalah:

  1. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan “sans Prejudice
  2. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat, tetapi tidak berhasil , tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan
  3. Dalam perkara yang sedang berjalan advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata ataupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.
  4. Advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut Umum daam perkara pidana.
  5. Apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat maka hubungan dengan orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut.
  6. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dikemukanka secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu advokat memiliki hak imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
  7. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.
  8. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
  9. Kode Etik Lainnya Yang Menyangkut Profesi A

Selain kode etik yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat ketentuan-ketuan tentang kode etik yang diatur dalam Pasal 8 Kode Etik Advokat tersebut antara lain :

  1. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesinya selaku penegak hukum sejajar dengan jaksa dan hakim.
  2. Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain termasuk pemasangan papan nama dengan bentuk dan ukuran yang berlebihan.
  3. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkarkan diadakan di suatu tempat yang merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
  4. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai A
  5. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya-karyawannya yang tidak berkualitas unuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada kliennya dengan lisan atau dengan tulisan
  6. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh Advokat.
  7. Advokat wajib mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepatan tentang cara penangan perkara dengan kliennya.
  8. Bagi Advokat yang pernah menjadi hakim atau panitera dalam pengadilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menagani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai kode etik profesi Advokat/Pengacara diatas maka sejatinya Advokat/Pengacara yang tidak profesional adalah Advokat/Pengacara yang menggadaikan etika profesinya. Etika profesi bukan hanya untuk diketahui saja tapi harus dianggap sebagai pedoman sebagai alat untuk pembatas diri dalam melaksanakan profesi.

ETIKA PROFESI AKUNTAN

Etika Profesi Akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan. Menurut Billy, Perkembangan Profesi Akuntan terbagi menjadi empat fase yaitu :

  1. Pra Revolusi Industri
  2. Masa Revolusi Industri tahun 1900
  3. Tahun 1900 – 1930
  4. Tahun 1930 – sekarang

Profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Menurut Chua dkk (1994) menyatakan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral yang lebih terbatas pada kekhasan pola etika yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika professional (Agnes, 1996). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (Sihwajoni dan Gudono, 2000). Prinsip perilaku profesional seorang akuntan, yang tidak secara khusus dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi dapat dianggap menjiwai kode perilaku IAI, berkaitan dengan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut : (Mulyadi, 2001: 53)

  1. Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

  1. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

  1. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

  1. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

  1. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

  1. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

  1. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

  1. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau Jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance seperti yang tercantum dalam standar profesi dan kode etik profesi. Untuk tujuan Kode Etik ini, individu tersebut di atas selanjutnya disebut Praktisi. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau Jaringan KAP dan tidak memberikan jasa professional seperti tersebut di atas tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik ini. Suatu KAP atau Jaringan KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan daripada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik ini. Setiap Praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini, kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik ini. Dalam kondisi tersebut, seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut wajib dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi lainnya yang diatur dalam Kode Etik ini.

Kode Etik ini terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Bagian B menjelaskan konsep ancaman (threats) dan pencegahan (safeguards), serta memberikan pedoman mengenai aturan etika profesi dalam berbagai situasi yang mencakup: (i) penunjukan praktisi, KAP, atau jaringan KAP, (ii) benturan kepentingan, (iii) pendapat kedua, (iv) imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi lainnya, (v) pemasaran jasa profesional, (vi) penerimaan hadiah atau bentuk keramah-tamahan lainnya, (vii) penyimpanan aset milik klien, (viii) objektivitas dalam semua jasa profesional, dan (ix) independensi dalam perikatan assurance.

Kode Etik ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan menggantikan Aturan Etika yang berlaku sebelum diterbitkannya Kode Etik ini, menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional (baik jasa assurance maupun jasa selain assurance) kepada pengguna jasa.

RUU dan KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan (DepKeu) mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17 Tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas dari kliennya berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP berstandar kepada International Auditing Standart. Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital, sehingga harus disajikan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik dan RUU Laporan Keuangan. RUU tentang Akuntan Publik didasari pertimbangan untuk profesionalisme dan integritas profesi akuntan publik. RUU Akuntan Publik terdiri atas 16 Bab dan 60 Pasal , dengan pokok-pokok mencakup lingkungan jasa akuntan publik, perijinan akuntan publik, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Sedangkan kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode etik International Federations of Accountants (IFAC) yang diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan merupakan hal yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada perbedaaan yang signifikan antara kode etik SAP dan IFAC.

Adopsi etika oleh Dewan SPAP tentu sejalan dengan misi para akuntan Indonesia untuk tidak jago kandang. Apalagi misi Federasi Akuntan Internasional seperti yang disebut konstitusi adalah melakukan pengembangan perbaikan secara global profesi akuntan dengan standar harmonis sehingga memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik. Seorang anggota IFAC dan KAP tidak boleh menetapkan standar yang kurang tepat dibandingkan dengan aturan dalam kode etik ini. Akuntan profesional harus memahami perbedaaan aturan dan pedoman beberapa daerah juridiksi, kecuali dilarang oleh hukum atau perundang-undangan.

APLIKASI KODE ETIK

Meski sampai saat ini belum ada akuntan yang diberikan sangsi berupa pemberhentian praktek audit oleh dewan kehormatan akibat melanggar kode etik dan standar profesi akuntan, tidak berarti seorang akuntan dapat bekerja sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar akuntan, wajib menaati kode etik dan standar akuntan, utamanya para akuntan publik yang sering bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Etika yang dijalankan dengan benar menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh dari skandal. Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan dalam kode etik profesi itu terletak pada para pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan dalam memenuhi standar profesionalnya yang meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi akuntan dan interprestasi aturan etika akuntan. Dan kode etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN). Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik.

Akuntan tidak independen apabila selama periode Audit dan periode Penugasan Profesioanalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit kepada klien, seperti pembukaan atau jasa lain yang berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain sistem informasi keuangan, aktuaria dan audit internal. Konsultasi kepada kliennya dibidang itu menimbulkan benturan kepentingan.

CONTOH KASUS ETIK APROFESI AKUNTANSI

Di dalam dunia akuntansi. akuntan mempunyai suatu etika yang harusnya dipatuhi dan dijalankan oleh setiap anggota. Kode Etik IkatanAkuntan Indonesia ditujukan untuk digunakan sebagai panduan serta aturan bagi selmua anggota, ntah itu anggota yang berpraktek menjadi akuntan publik, terjun ddidalam lingkungan dunia bisnis/usaha, instansi pemerintahan, ataupun berada di lingkup pendidikan dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya.Namun, pada dunia nyata pelanggaran atas etika etika yang sudah ditetapkan keraplah terjadi, berikut beberapa contoh kasus etika profesi akuntansi yang pernah terjadi yang saya kutip dari beberapa media, terutama media online.

  • Kasus PT Muzatek Jaya 2004

Kasus pelanggaran atas Standar Profesional Akuntan Publik, muncul kembali. Menteri Keuangan langsung memberikan sanksi pembekuan. Menkeu Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs Petrus M. Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Marit 2007, Kepala Biro Hubungan Masyaraket Dep. Keuangan, Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 December 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus malaksanakan audit umum terhadap Lap. keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta Kencana serta kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001. hingga tahun 2004.

  • Kasus PT KAI 2006

Komisaris PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. “Saya mengetahui ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan, Jadi disini ada trik-trik akuntansi,” kata Hekinus Manao, salah satu Komisaris PT. KAI di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan, hingga saat ini dirinya tidak mau untuk menandatangani laporan keuangan tersebut karena adanya ketidak-benaran dalam laporan keuangan itu

“Saya tahu bahwa laporan yang sudah diperiksa akuntan publik, tidak wajar karena sedikit banyak saya mengerti ilmu akuntansi yang semestinya rugi tapi dibuat laba,” lanjutnya.

Karena tidak ada tanda-tangan dari satu komisaris PT KAI, maka RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT Kereta Api harus dipending yang seharusnya dilakukan pada awal Juli 2006.

  • Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi 2010

Kredit Macet Hingga Rp. 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat. Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, Selasa [18/5/2010] menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap adaa dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini.

Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi.

Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan korupsi-nya

“Ada 4 aktivitas laporan keuangan Raden Motor yang tidak dimasukan kedalam laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI, hingga menjadi sebuah temuan serta kejanggalan dari pihak kejaksaan untuk mengungkap kasus kredit macet ini.” tegas Fitr. Keterangan serta fakta tsb. terungkap setelah tersangka Effendi Syam, diperiksa dan dibandingkan keterangannya dengan keterangan saksi Biasa Sitepu yang berperan sebagai akuntan publik dalam kasus ini di Kejati Jambi. Seharusmya data-data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan harus lengkap, tetapi didalam laporan keuangan yang diberikan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data-data yang diduga tidak disajikan dengan seharusnya dan tidak lengkap oleh akuntn publik.

Tersangka Effendi Syam berharap penyidik di Kejati Jambi bisa melaksanakan pemeriksaan dan mengungkap kasus secara adil dan menetapkan pihak pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga semuanya terungkap. Sementara itu, penyidik Kejaksaan masih belum mau berkomentar lebih banyak atas temuan tersebut.

Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor. Sementara ini pihak Kejati Jambi masih menetapkan 2 tersangka, yaitu Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor yang mengajukan kredit dan Effedi Syam dari pihak BRI cabang jambi sebagai pejabat yang menilai pengajuan sebuah kredit. (sumber: kompas.com)

  • Mulyana W Kusuma – Anggota KPU 2004

Kasus anggota KPU ini terjadi pada tahun 2004, Mulyana W Kusuma yan menjadi seorang anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diduga telah menyuap anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ketika itu melaksanakan audit keuangan terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemili tersebut berupa kotak suara, amplop suara, surat suara, tinta, serta tekhnologi informasi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan. Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya, kecuali mengenai laporan teknologi informasi. Maka disepakati laporan akan dilakukan periksaan kembali satu (1) bulan setelahnya.

Setelah satu bulan terlewati ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu ini terdengar kabar mengenai penangkapan Mulyana W Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK, yaitu Salman Khairiansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK dalam penangkapan tersebut. Menurut Khoiriansyah, dia bersama Komisi Pemberantas Korupsi mencoba merangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana menggunakan perekam gambar pada 2 kali pertemuan. Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro-kontra. Ada pihak yang memberikan pendapat Salman turut berjasa dalam mengungkap kasus ini, tetapi lain pihak memberikan pendapat Salman tak sewajarnya melakukan tindakan tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik.

  • Kasus Malinda Dee – Citibank

Malinda Memalsukan Tandatangan Nasabah. Malinda Dee, 47 tahun, Terdakwa atas kasus pembobolan dana Citybank, terbukti diketahui memindahkan beberapa dana nasabah dengan memalsukan tandatangan nasabah didalam formulir transfer. Kejadian ini terungkap didalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Selasa [8/11/2011]. “Sebagian tandatangan yang tertera pada blangko formulir transfer adalah tanda-tangan nasabah.” ujar Tatang Sutarma, Jaksa Penuntut Umum.

Malinda berhasil memalsukan tandatangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan dilakukan hingga 6 kali pada formulir transfer Citibank nomor AM 93712 yang bernilai 150.000 dollar AS pada tanggal 31 Agustus 2010. Pemalsuan tanda tangan dilakukan juga di formulir nomor AN 106244 yang dikirim ke PT. Eksklusif Jaya Perkasa sebesar Rp. 99 juta. Dalam transaksi transfer ini, Malinda  dee menulis “Pembayaran Bapak Rohli untuk pembayaran interior”, pada kolom pesan.

Pemalsuan tanda tangan yang lain pada formulir nomor AN 86515 tanggal 23 Desember 2010 dengan penerima PT. Abadi Agung Utama. “Penerima Bank Artha Graha senilai Rp. 50 juta dan pada kolom pesan tertulis DP pembelian unit 3 lantei 33 combin unit.” baca jaksa penuntut umum. Juga dengan menggunakan nama serta tanda-tangan palsu Rohli, Malinda Dee mengirim uang sebesar Rp. 250 juta pada formulir AN 86514 kepada PT. Samudera Asia Nasional tanggal 27 December 2010 dan AN 61489 sebesar nilai yang sama pada tanggal 26 January 2011. Pun pemalsuan dalam formulir AN 134280 pengiriman kepada Rocky Deany C. Umbas senilai Rp. 50 juta tanggal 28 January 2011 pembayaran pemasangan CCTV, milik Rohli.

Adapun tanda-tangan palsu beratas nama korban N. Susetyo Sutadji dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu dalam formulir Citibank No AJ 79026, AM 122339, AM 122330, AM 122340, dan juga AN 110601. Malinda mengirim uang senilai Rp. 2 miliar kepada PT. Sarwahita Global Management, Rp. 361 juta kepada PT. Yafriro International, Rp. 700 juta kepada Leonard Tambunan. Dan 2 transaksi yang lain sebesar Rp. 500 juta dan Rp 150 juta dikirimkan kepada Vigor AW. Yoshuara secara berurutan.

“Hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Rohli dan N. Susetyo Sutadji dan saksi Surjati T. Budiman serta telah sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Labaratoris Kriminalistis Bareskrim Polri.” jelasnya. Pengiriman uang serta pemalsuan tanda-tangan ini tidak  di sadari oleh ke-2 nasabah tersebut. (sumber kompas.com)

ETIKA PROFESI ASISTEN APOTEKER

  1. Pengertian Standar Profesi  Asisten Apoteker, Asisten Apoteker dan Standar Kompetensi

Standar Profesi Asisten Apoteker adalah standar minimal bagi Asisten Apoteker di Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya sebagai tenaga Kesehatan di bidang kefarmasian. Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah Asisten Apoteker atau Sekolah Menengah Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi, Akademi Farmasi, Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan Makanan, Akademi Analisa Farmasi dan Makanan yang telah melakukan sumpah sebagai Asisten Apoteker dan mendapat surat ijin sebagai tenaga kesehatan atau legislasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Asisten Apoteker juga sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang selalu bekerja di bawah pengawasan seorang Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek).Standar Kompetensi adalah bagian dari standar Profesi Asisten Apoteker berdasarkan unit kompetensi bagi lulusan Sekolah Menengah Farmasi, DIII-Farmasi, DIII- Analisa Farmasi dan Makanan.

  1. Batasan Ruang Lingkup

Batasan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian untuk Asisten Apoteker meliputi ruang lingkup tanggung jawab dan hak sebagai Asisten Apoteker di Indonesia sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup pekerjaan kefarmasian Asisten Apoteker sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 679/MENKES/SK/V/2003 pada BAB III pasal 8 ayat 2 (dua) meliputi:

  1. Melaksanakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan keadaan, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional.
  2. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Asisten Apoteker dilakukan dibawah pengawasan Apoteker / pimpinan Unit atau dilakukan secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup Hak dari pekerjaan kefarmasian meliputi :

  1. Hak untuk mendapatkan posisi kemitraan dengan profesi tenaga kesehatan lain.
  2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum pada saat melaksanakan praktek sesuai dengan standar yang digunakan.
  3. Hak untuk mendapatkan jasaprofesi sesuai dengan kewajiban jasa professional kesehatan.
  4. Hak bicara dalam rangka peningkatan mutu pelayanankesehatan untuk memberikan keamanan masyarakatdalam aspek sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya.
  5. Hak untuk mendapatkan kesempatsn menambah / meningkatkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan lanjut (S1), pelatihan maupun seminar.
  6. Hak untuk memperoleh pengurangan beban studi bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 Farmasi.
  1. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan Asisten Apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 679 /Menkes/SK/V/2003, dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Jenjang pendidikan menengah :
  2. Lulusan Sekolah Asisten Apoteker
  3. Lulusan Sekolah Menengah Farmasi
  4. Jenjang pendidikan Tinggi
  5. Diploma III Farmasi
  6. Lulusan Akademi Farmasi
  7. Lulusan Politeknik Kesehatan Jurusan Farmasi
  8. Diploma III Analisa Farmasi dan Makanan
  9. Lulusan Akademi Analisa Farmasi dan Makanan
  10. Lulusan Politeknik Kesehatan Jurusan Analisa Farmasi dan MakanAN
  1. Standar Kompetensi

Standar kompetensi Asisten Apoteker disusun mengacu pada naskah Standar Kompetensi nasional Bidang Farmasi yang melalui forum consensus disetujui dan disahkan oleh para profesional baik dari organisasi profesi, pengguna jasa (apotek, rumah sakit, industri & GP Farmasi) maupun daripendidikan dalam Workshop Nasional di Wisma Makara UI-Depok pada bulan Desember 2004. Standar kompetensi yang ditulis dalam standar profesi ini meliputi unit dan elemen kompetensi Asisten Apoteker dalam bidang Farmasi Komunitas, Farmasi Rumah Sakit,Farmasi Industri dan bidang Pengawasan serta bidang penelitian. Bidang Farmasi Komunitas meliputi pelayanan kefarmasian di Toko Obat, Apotik, Puskesmas, Pedagang Besar Farmasi, serta Instalasi Farmasi Dinas Profinsi atau Kabupaten atau Kota. Bidang Farmasi Rumah Sakit meliputi kefarmasian di Rumah Sakit. Bidang Farmasi Industri meliputi teknik kefarmasian yang diterapkan antaralain dalam industri yaitu di unit produksi, unit pengawasan atau penjaminan mutu serta unit penelitian dan pengambangan.Bidang Pengawasan meliputi pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan di instansi-instansi yang berwenang antara lain Pusat apengujian Obat & Makannan Nasional. Balai/Balai Besar Pengawas Obat & Makanan, LaboratoriumKesehatan Daerah Lembaga Sertifikasi Halal Depag, Sucofindo dan instansi lainnya. Bidang Penelitian merupakan penerapan teknik kefarmasian untuk kajian ilmiah.

Unit serta elemen kompetensi Asisten Apoteker yang diuraikan dibawah ini, dibatasi oleh peraturan yang berlaku bahwa Asisten Apoteker mempunyai kewenangan penuh pada pengelolaan obat bebas serta obat bebas terbatas sedangkan untuk pengelolaan obat keras, psikotropika narkotikaharus dibawah supervise /pengawasan Apoteker atau pimpinan unit yang kompeten.

  1. Kode Etik

Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, Etika berasal dari kata Yunani: Ethos,  jamaknya  ta etha, yang berarti ADAT ISTIADAT atau Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia.

Beberapa ahli merumuskan pengertian etika sebagai berikut :

Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Bahwasanya Sumpah Asisten Apoteker Menjadi pegangan hidup dalam menjalankan tugas pengabdian kepada nusa dan bangsa Oleh karena itu seorang ahli farmasi Indonesia dalam pengabdianya profesinya mempunyai ikatan moral yang tertuang dalam Kode etik ahli Farmasi Indonesia:

  1. a) Kewajiban terhadap Profesi
  2. Seorang Asisten Apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya.
  3. Seorang Asisten Apoteker berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi.
  4. Serorang Asisten Apoteker senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar operasional prosedur, standar profesi yang berlaku dank ode etik profesi.
  5. Serorang Asisten Apoteker senantiasa harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi.
  6. b) Kewajiban Ahli Farmasi terhadap teman sejawat
  7. Seorang Ahli Farmasi Indonesia memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan penghargaan
  8. Seorang Ahli Farmasi Indonesia senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan teman sejawat secara material maupun moral
  9. Seorang Ahli Farmasi Indonesia senantiasa meningkatkan kerjasama dan memupuk keutuhan martabat jabatan kefarmasiaqn,mempertebal rasa saling percaya didalam menunaikan tugas
  10. c) Kewajiban terhadap Pasien/pemakai Jasa
  11. Seorang Asisten Apoteker harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien/pemakai jasa secara professional
  12. Seorang Asisten Apoteker harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian, serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak
  13. Seorang Asisten Apoteker harus berkonsultasi/merujuk kepada teman sejawat atau teman sejawat profesi lain untuk mendapatkan hasil yang akurat atau baik.
  14. d) Kewajiban Terhadap Masyarakat
  15. Seorang ahli Farmasi harus mampu sebagi suri teladan ditengah-tengah masyarakat
  16. Seorang ahli Farmasi Indonesia dalam pengabdian profesinya memberikan semaksimal mungkin pengetahuan dan  keterampilan yang dimiliki
  17. Seorang ahli Farmasi Indonesia harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan khususnya dibidang kesehatan khususnya dibidang Farmasi
  18. Seorang ahli Farmasi Indonesia harus selalu melibatkan diri dalam usaha – usaha  pembangunan nasional khususnya dibidang kesehatan
  19. Seorang ahli Farmasi harus mampu sebagai pusat informasi sesuai bidang profesinya kepada masyarakat dalam  pelayanan kesehatan
  20. Seorang ahli Farmasi Indonesia harus menghindarkan diri dari usaha- usaha yang mementingkan diri sendiri serta bertentangan dengan jabatan Farmasian.
  1. e) Kewajiban Ahli Farmasi Indonesia terhadap Profesi Kesehatan Lainnya
  2. Seorang Ahli Farmasi Indonesia senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya.
  3. Seorang  Ahli Farmasi Indonesia harus mampu menghindarkan diri terhadap perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan,menghilangkan kepercayaan,penghargaan masyarakat terhadap profesi kesehatan lainnya.

ETIKA PROFESI DOKTER

            Dokter adalah seseorang yang memiliki ilmu dibidang kesehatan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Menjadi seorang dokter tidaklah mudah, tentunya menjadi seorang dokter diperlukan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan. Praktek yang dilakukan seorang dokter harus memiliki gelar dibidang kedokteran.

Kedokteran (Inggris: medicine) adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Ilmu ini meliputi pengetahuan tentang sistem tubuh manusia dan penyakit serta pengobatannya, dan penerapan dari pengetahuan tersebut.

            Etika profesi kedokteran merupakan kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara yang terhormat. Etika profesi kedokteran merupakan seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerja.

Hak dan Kewajiban Seorang Dokter

Ada 6 sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh seorang dokter. Berikut adaah hk dan kewajiban seorang dokter.

  1. Sifat ketuhanan
  2. Kemurnian niat
  3. Keluruhan budi
  4. Kerendahan hati
  5. Kesungguhan kerja
  6. Integritas ilmiah dan sosial.

Ke 6 sifat dasar ini akan teraplikasi dalam beberapa sikap seorang dokter terhadap pasiennya, antara lain.

  1. Munculnya profesionalisme seorang dokter

Terbuka, yaitu mau memeberika informasi yang dibutuhksan seorang pasien baik diminta maupun tidak. Dokter juga harus mampu memberikan penjelasan yang akurat dan jujur.

Punya waktu yang cukup, yaitu seorang dokter harus bisa menyediakan waktu yang cukup dalam melayani pasiennya, sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh dokter.

  1. Mempunyai minat yang besar untuk menolong
  2. Tumbuhnya sikap empati dokter terhadap pasien yang dihadapinya
  3. Peka terhadap situasi dan kondisi lingkungan pada saat itu
  4. Mampu mengaenal dan mengatasi masalah

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan seorang dokter apabila akan menyampaikan kabar buruk kepada pasien, antara lain:

  1. Bukalah komunikasi dengan membangun kepercayaan pasien terhadap dokter
  2. Lihat situasi dan kondisi yang terjadi pada pasien
  3. Tariklah perhatian pasien untuk mendengarkan informasi yang akan dokter sampaikan
  4. Berilah fakta/berita yang sebenarnya terjadi pada pasien
  5. Tunjukkan sikap empati dokter
  6. Jadilah seorang pendengan yang baik dan tetap tenang terhadap reaksi yang akan diberikan oleh pasien
  7. Bangun terus motivasi pasien
  8. Tenangkan pasien dan beri terus harapan dan semangat kepada pasien untuk tetap kuat dalam menghadapi berita buruk yang telah disampaikan

Hak dokter

  1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
  2. Memberikan pelayanan menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
  3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
  4. Menerima imbalan jasa

Kewajiban dokter

  1. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
  2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melaksanakan suatu pemeriksaan atau pengobatan
  3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
  4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugan dan mampu melakukannya
  5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Hak pasien

  1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis (meliputi: diagnosis dan tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis; alternatif tindakan lain dan resikonya; resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; prognosis terhadap tindakan yang dilakukan)
  2. Meminta pendapat dokter lain
  3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
  4. Menolak tindakan medis
  5. Mendapatkan isi rekaman medis

Kewajiban pasien

1)   Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya

2)   Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter

3)   Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan

4)   Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sikap dokter terhadap pasien

  1. Mempunyai minat besar untuk menolong
  2. Terbuka
  3. Pendengar yang baik: “listening with the third ear”
  4. Empati
  5. Peka/pengamat tajam
  6. Mampu mengenal dan mengatasi masalah.

Pedoman pelayanan

  1. Memberi ketenangan yang realistik
  2. Menghindari sikap negatif
  3. Membantu pasien mengeksplorasi perasaannya
  4. Memberi izin pasien mengekspresikan emosi secara konstruktif
  5. Evaluasi status mental pasien
  6. Pasien mendapat kemudahan mendapatkan dampingan
  7. Memperbarui pengetahuan penyakit pasien
  8. Memberi informasi tentang penyakit pasien
  9. Diskusi masalah penyakit pasien secara terbuka dan bertanggung jawab
  10. Mengindari pemecahan masalah yang merugikan seperti karantina pasien.

Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1969 dalam Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Indonesia dan sebagai bahan rujukan yang dipergunakan pada saat itu adalah Kode Etik Kedokteran Internadional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui Muktamar Ikatan Dokter Sedunia ke 22, yang kemudian disempurnakan lagi pada MuKerNas IDI XIII, tahun 1983.

Kewajiban Umum seorang Dokter

Pasal 1 “Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter”.

Pasal 2 ”Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standard profesi yang tertinggi”.

Pasal 3 “Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi”.

Pasal 4 “Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri”.

Pasal 5”Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien”.

Pasal 6”Setiap dokter harus senantiasa berhati hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan tehnik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat”.

Pasal 7 “Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”.

Pasal 7a “Seorang dokter harus, dalam setiappraktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan penghormatan atas martabat manusia”.

Pasal 7b”Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dansejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien”.

Pasal7c “seorang dokter harus menghormati hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien”.

Pasal 7d “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani”.

Pasal 8 “Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh ( promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial”, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar benarnya.

Pasal 9 “Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati”.

Kewajiban Dokter Terhadap Pasien

Pasal 10 “Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut”.

Pasal 11 “Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya”.

Pasal 12 “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah

pasien itu meninggal dunia”.

Pasal 13 “ Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya”.

Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat

Pasal 14 “Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan”.

Pasal 15 “Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan

prosedur yang etis”.

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri

Pasal 16 “Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik”.

Pasal 17 “Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi kedokteran/kesehatan”.

Disiplin Medik

Disiplin medik, yaitu seluruh peraturan yang harus ditaati pasien dalam menjalani profesi kedokteran. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin medik

  1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
  2. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai.
  3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
  4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.
  5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien.
  6. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.
  7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.
  8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran. Penjelasan:
  9. Pasien mempunyai hak atas informasi tentang kesehatannya (the right to information), dan oleh karenanya, dokter atau dokter gigi wajib memberikan informasi dengan bahasa yang dipahami oleh pasien atau penterjemahnya, kecuali bila informasi tersebut dapat membahayakan kesehatan pasien.
  10. Informasi yang berkaitan dengan tindakan medik yang akan dilakukan meliputi: diagnosis medik, tata cara tindakan medik, tujuan tindakan medik, alternatif tindakan medik lain, risiko tindakan medik, komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
  11. Pasien juga berhak memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dijalaninya.
  12. Keluarga pasien berhak memperoleh informasi tentang sebab-sebab kematian pasien, kecuali bila sebelum meninggal pasien menyatakan agar penyakitnya tetap dirahasiakan .
  13. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya. Penjelasan:
  14. Untuk menjalin komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka memperoleh persetujuan tindakan medik, baik dokter atau dokter gigi maupun pasien mempunyai hak untuk didengar dan kewajiban untuk saling memberi informasi.
  15. Setelah menerima informasi yang cukup dari dokter atau dokter gigi dan memahami maknanya (well informed), pasien diharapkan dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri (the right to self determination) untuk menyetujui (consent) atau menolak (refuse) tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya.
  16. Setiap tindakan medik yang akan dilakukan kepada pasien, mensyaratkan persetujuan (otorisasi) dari yang bersangkutan. Dalam kondisi dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan secara pribadi (dibawah umur atau keadaan fisik/mental tidak memungkinkan), maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga yang berwenang (suami/istri, bapak/ibu, anak atau saudara kandung) atau wali atau pengampunya (proxy).
  17. Persetujuan tindakan medik (informed consent) dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan, termasuk dengan menggunakan bahasa tubuh. Setiap tindakan medik yang mempunyai risiko tinggi mensyaratkan persetujuan tertulis.
  18. Dalam kondisi dimana pasien tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak memiliki pendamping, maka dengan tujuan untuk penyelamatan hidup (life safing) atau mencegah kecacatan pasien yang berada dalam keadaan gawat darurat, tindakan medik dapat dilakukan tanpa persetujuan pasien.
  19. Dalam hal tindakan medik yang menyangkut kesehatan reproduksi, persetujuan harus diberikan oleh pasangannya (suami/istri).

 10.Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

11.Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

12.Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya .

13.Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak.

14.Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.

15.Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.

16.Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

17.Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.

18.Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

  1. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati.
  2. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

21.Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik.

  1. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.

23.Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan.

24.Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/ pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.

25.Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.

  1. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.
  2. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.
  3. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

Sanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MKDKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (3) adalah :

  1. Pemberian peringatan tertulis;
  2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik; dan/atau
  3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik yang dimaksud dapat berupa:

  1. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau
  2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi atau Surat Izin Praktik tetap atau selamanya;

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang dimaksud dapat berupa :

  1. Pendidikan formal; atau
  2. Pelatihan dalam pengetahuan dan atau ketrampilan, magang di institusi pendidikan atau sarana pelayanan kesehatan jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Empati terhadap penderitaan

Empati adalah perasaan dan aspek kognitif untuk memahami seseorang, dan sikap yang sedapat dipelajari sehingga bisa timbul trehadap seseorang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, langkah-langkahnya yaitu

  1. Understanding (memahami orang lain)
  2. Communication (berkomunikasi dengan penderita)
  3. Facilitation (Memfasilitasi, membantu penderitaan, menyelesaikan masalah yang dialaminya)

Cara mendapatkan dan mencapai rasa empati, yaitu

  1. Action (melakukan sesuatu menurut pengetahuan dan kemampuan kita)
  2. Relationship (empati dalam menjalin hubungan)
  3. Presence (sedia bila dibutuhkan)
  • Menjadi pendengar yang baik, yaitu dokter hendaknya mau mendengarkan keluhan dan menaggapi pertanyaan pasien sehingga komunikasi yang terjalin tidak hanya satu arah dan disini dokter tidak hanya berperan dalam memberikan instruksi, tapi alangkah baiknya apabila mampu menampung dan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasien.

ETIKA PROFESI DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan profesi yang penting untuk menunjang kelangsungan kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan. Dosen memiliki peranan penting dalam mengantarkan dan memberikan materi perkuliahan kepada peserta didik.

Sebagaimana Tri Dharma Perguruan Tinggi menjelaskan tugas seorang dosen mencakup tiga aspek, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Apabila tiga aspek tersebut dihayati dan diamalkan oleh setiap dosen, niscaya akan tercipta iklim pendidikan Indonesia yang dinamis dan efektif. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Syarat umum untuk menjadi dosen ialah sebagai berikut:

  1. Untuk mengajar program diploma(D3) atau sarjana (S1), minimal lulusan magister (S2)
  2. Untuk mengajar program pascasarjana (S2 dan S3), minimal lulusan program doktor (S3)
  3. Memiliki sertifikat pendidik dengan beberapa syarat antara lain
  4. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
  5. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli
  6. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah
  7. Untuk Syarat-syarat khusus atau lainnya, biasanya diserahkan pada penyelenggara pendidikan masing-masing.

Dosen memiliki beberapa hak dan kewajiban, Berikut hak dan kewajiban dari seorang dosen, masih menurut UU No. 14 Tahun 2005. Berikut ini merupakan hak-hak dosen dan kewajibannya:

Hak-hak Dosen :

  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
  7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Kewajiban-kewajiban dosen

  1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
  5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
  6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dosen merupakan profesi yang penting untuk menunjang kelangsungan kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang pendidikan. Dosen memiliki peranan penting dalam mengantarkan dan memberikan materi perkuliahan kepada peserta didik. Prestasi mahasiswa sebagai peserta didik sering dinilai berasal murni dari kegiatan dan pengetahuan mahasiswa, tetapi komunikasi baik yang terjalin antara dosen dengan mahasiswa tidak bisa diabaikan. Contohnya saja seperti  dalam kegiatan belajar-mengajar, sering sekali interaksi hanya satu arah. Dosen hanya memberikan informasi dan pengetahuan terkait mata kuliah dan mahasiswa merasa enggan untuk bertanya, karena alasan sudah mengerti atau pura-pura mengerti agar kegiatan perkuliahan cepat selesai. Studi penelitian pernah mengemukakan jika mahasiswa ingin bertanya menggali ilmu dan wawasan terkait mata kuliah yang disampaikan dosen, maka ilmu akan lebih terserap karena interaksi sudah dua arah dan materi lebih dipahami, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan akan lebih diingat.Berikut ini beberapa etika profesi seorang dosen :

  1. Guru yang Ditiru

Dosen merupakan profesi yang sama dengan guru. Dosen adalah profesi yang mudah ditiru oleh mahasiswanya mulai dari sikap, perilaku, gerak-gerik, kesopanan, keteladanan, bahkan sampai hal terburuk. Seorang dosen harus bisa menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa baik dalam lisan, maupun dalam perbuatan. Jadi, seorang dosen harus memiliki sikap atau perilaku yang lebih baik dibanding mahasiswanya.

  1. Berwawasan Luas

Karena anak didik yang diajar sudah berada di tingkat universitas, maka seorang dosen sudah harus berwawasan luas dan berpendidikan. Selain itu, dosen juga sudah harus mengenal psikologi pendidikan. Karena anak didiknya baru memulai fase dewasa, tentunya pola pendidikian yang digunakan adalah pola pendidikan orang dewasa, yaitu lebih berpusat pada permasalahan dibanding pada isinya.

  1. Keterbukaan Ilmu

Seorang dosen seharusnya tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki apabila ingin diketahui mahasiswa. Sehingga seorang dosen sebaiknya terbuka untuk menyampaikan apa saja ilmu yang dimiliki. Apabila dosen menyembunyikan ilmu yang dia miliki, berarti dia menyembunyikan kebenaran dan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan.

  1. Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat, sebagai bentuk pemanfaatan ilmu yang dimiliki. Dengan melakukan penelitian, maka dosen akan mendapatkan pengembangan ilmu yang dimiliki.

  1. Tidak berorientasi materi

Dosen tidak menjadikan kegiatan belajar mengajarnya sebagai bisnis yang berorientasi materi, tetapi merupakan pengabdian atas ilmu yang dimiliki.

  1. Memberikan Kemudahan

Dosen seharusnya memberikan kemudahan kepada mahasiswanya, dan bukan malah dipersulit, Dalam semua sisi, seharusnya dosen mengupayakan kemudahan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengoptimalkan diri dalam menimba ilmu pengetahuan tanpa hambatan yang datangnya dari dosen. Termasuk implikasi dari etika ini yaitu dosen seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa perihal ketersediaan waktu untuk bertemu. Selain itu dosen juga memberikan informasi yang jelas tentang silabi mata kuliah yang diajarkan, sehingga mahasisa tidak mengalami kesulitan dalam belajar.

  1. Menghargai

Seorang dosen harus menghargai mahasiswanya, sehingga dapat menumbuhkan semangat mahasiswanya dalam belajar. Sikap merendahkan dan tidak menghargai hanya akan mematikan kreatifitas dan menumpulkan kecerdasan.

Di Universitas Gunadarma etika profesi sebagai dosen Gunadarma cukup jelas dijabarkan pada “Pedoman Tata Krama Dosen”. Dalam pedoman tersebut dijelaskan persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang dosen. Tentunya ini sebagai standar umum untuk berprofesi sebagai dosen Gunadarma, sehingga jelas dosen Gunadarma secara kepribadian dan akademik telah terjamin.

Pedoman tersebut berisikan banyak hal tentang etika profesi sebagai dosen :

  1. Etika dalam berpakaian
  2. Etika dalam memenuhi komitmen waktu
  3. Etika dalam pelaksanaan tugas

Universitas Gunadarma (UG) pada tanggal 21 – 24 Juli 2009 lalu,  menyelenggarakan UG Fiesta 2009 dan UG ICT Award 2009. UG ICT Award 2009 memberikan penghargaan  kepada mahasiswa dan dosen UG  (internal). Bagi dosen penghargaan diberikan  untuk kategori  Staffsite terbaik dan Blog Dosen terbaik. Sedangkan bagi mahasiswa, penghargaan diberikan untuk kategori;  Photography Digital, Blog Mahasiswa, Studentsite Teraktif,  Menulis artikel di blog community,  Creative Design,  dan Top Blogger perminggu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika profesi dosen di gunadarma sudah cukup jelas dijabarkan sampai kepada penghargaan yang diberikan. Namun pelaksanaan di kelas, masing-masing pribadi memiliki kekuatan dan kelemahan, karakter masing-masing dan cara mengajar yang berbeda. sehingga perlu sikap dewasa dan objektif untuk menyikapinya.

Referensi Tulisan Ini:

http://lawyersinbali.wordpress.com

http://liautami.wordpress.com

Referensi :

http://sefianoarni.blogspot.com/2011/11/tulisan-etika-profesi-akuntansi_9627.html

http://openstorage.gunadarma.ac.id

Abdullah, Syukry dan Abdul Halim. 2002. Pengintegrasian Etika dalam Pendidikan dan Riset Akuntansi . Kompak, STIE YO.

Sukrisno Agoes. 1996. Penegakkan Kode Etik Akuntan Indonesia. Makalah dalam Konvensi Nasional Akuntansi III. IAI.

www.iapi.r.id

 

About musafakalfarizi

Musafak PT.Krama Yudha Ratu Motor Jln.Raya Bekasi Km.21~22 Jakarta Timur Division Head Production Engineering
This entry was posted in Gunadarma. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s